PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Koperasi ,baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

b. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;

c. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat :     Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

5. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian

yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II

LANDASAN , ASAS ,DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945 .

BAB III

FUNGSI , PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama

Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada

khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi dan sosialnya;

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan

masyarakat ;

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian

nsional dengan koperasi sebagai sokogurunya ;

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;

a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa

usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi

sebagai berikut:

a. pendidikan perkoperasian;

b. kerja sama antar Koperasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian pertama

Syarat dan Pembentukan

Pasal 6

(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

(2) Koperasi Skunder dibentuk sekurang -kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan kata

pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memuat Sekurang-kurangnya

a. daftar nama pendiri;

b. nama dan tempat kedudukan ;

c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;

d. ketentuan mengenai keanggotaan ;

e. ketentuan mengenai Rapat Anggota ;

f. ketentuan mengenai pengelolaan ;

g. ketentuan mengenai permodalan ;

h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ;

i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ;

j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua

Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hokum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah

.

Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri

mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

setelah diterimanya permintaan pengesahan.

(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak ,alasan penolakan diberitahukan

kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

diterimanya permintaan.

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendri dapat mengajukan

permintaan ulang dalam waktu palng lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3) Kuputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling

lama 1(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang .

Pasal 12

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota .

(2) Terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian,dan

perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta

pendirian ,dan perubahan Anggaran Dasar Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10,

pasal 11, dan pasal 12 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 14

(1) Untuk keperluan pengembangan dan//atau efisiensi usaha ,satu Koperasi atau lebih dapat:

a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain ,atau

b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru .

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuanRapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 17

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota .

Pasal 18

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu

melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan ,hak, dan kewajiban

keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaaan kepentingan ekonomi dalam lingkup

usaha Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

(4) Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar .

Pasal 20

(1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban:

a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah

disepakati dalam Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usahs yang diselenggarakan oleh Koperasi;

c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap Anggota mempunyai hak:

a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

b. memilihdan/atau dipilih menjadi aggota Pengurus atau Pengawas;

c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik

diminta maupun tidak diminta.

e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama aggota;

f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam

Anggaran Dasar.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :

a. Rapat Aggota;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 22

(1) Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh aggota yang pelaksanaanya diatur dalam

Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :

a. Anggaran Dasar ;

b. Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi;

c. pemilihan ,pengangkatan ,pemberhentian pengurus dan pengawas ;

d. rencana kerja ,rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,serta pengesahan

laporan keuangan ;

e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ;

f. pembagian sisa hasil usaha ;

g. penggabungan ,peleburan ,pembagian ,dan pembubaran Koperasi .

Pasal 24

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufa Kat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah ,maka pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak .

(3) Dalam dilakukan pemungutan suara ,setip anggota mempunyai hak satu suara .

(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan

mempertimbagkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas

mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

(1) Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 12 (satu) tahun.

(2) Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling

lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Koperasi dapat melakukan

Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang

wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi

atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaanya ditur dalam Anggaran Dasar.

(3) Rapat Anggota Luar Biasa Mempunyai wewenang yang dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar

Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 29

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3) Untuk pertama kali,susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta

pendirian.

(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilh dan diangkat menjadi Anggota.

Pasal 30

(1) Pengurus bertugas:

a. mengelola Koperasi dan usahanya;

b. mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencanaanggaran pendapatan

dan belanja Koperasi ;

c. menyelenggarakan Rapat Anggota;

d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang;

a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan;

b. memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian

anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai

dengan tanggunajawabnya dan keputusan Rappat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya

kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk

mengelola usaha.

(2) Dalam Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola,maka rencana

pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

(3) Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus.

(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus

sebagaimana dmaksud dalam pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan Pengurus

Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

(1) Pengurus,baik bersama-sama,maupun sendiri-sendiri,menanggung kerugian yang di derita

Koperasi ,karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Di samping penggantian kerugian tersebut,apabila tindakan itu dilakukan dengan

kesengajaan ,tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan

penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi di tutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan

rapat anggota tahunan ,Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. pernitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan

perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b. keadaan dan Koperasim serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

(1) Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pasal 35 ditandatangani oleh semua Rapat

Pengurus.

(2) Apabila salah seorang Anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut ,

anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan

penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 38

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.

(2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam

Anggaran Dasar.

Pasal 39

(1) Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;

(2) Pengawas berwenang :

a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;

b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan public.

BAB VII

MODAL

Pasal 41

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendri dapat berasal dari:

a. Simpanan Pokok;

b. Simpanan Wajib ;

c. Dana Cadangan ;

d. Hibah.

(3) Modal Pinjaman dapat berasal dari :

a. Anggota;

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. Sumber lain yang sah.

Pasal 42

(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam pasal 41,Koperasi dapat pula melakukan

pemupukan Modal yang juga berasal dari Modal penyertaan.

(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur Lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

LAPANGAN USAHA

Pasal 43

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk

meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan

ekonomi rakyat.

Pasal 44

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam

dari dan untuk;

a. anggota Koperasi yang bersngkutan;

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2) Kegitan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya

kegiatan usaha Koperasi.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.

BAB IX

SISA HASIL USAHA

Pasal 45

(1) Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu

tahun buku dikurangi dengan biaya,penyusutan ,dan kewajiban lainnya termasuk pajak

dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan ,dibagikan kepada anggota sebanding

dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta

digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai

dengan keputusan Rapat Anggota.

(3) Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota,

BAB X

PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama

Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. Keputusan Rapat Anggota,atau

b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Keputusan pembubaran oleh pemeritah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:

a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang

ini;

b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat

4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana

pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi

yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana

pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan

keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh pemerintah dan tata cara pengajuan

keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 49

(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh

Kuasa Rapat Anggota kepada:

a. semua kreditor;

b. pemeritah.

(2) Pemberitahuan kepada semua Kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran

tersebut.

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka

pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagamana dimaksud dalam pasal 49 disebutkan:

a. nama dan alamat penyelesaian, dan

b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3(tiga)

bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kredtor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi

dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.

(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh

Rapat Anggota.

(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah , penyelesai dtunjuk oleh

Pemerintah.

(4) Selama dalam proses penyelesaian,Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi

dalam penyelesaian".

Pasal 53

(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.

(2) Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesaiditunjuk

oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh

pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak,wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian ".

b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan ;

c. memangil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan,baik sendirisendiri

maupun bersama-sama;

d. memperoleh ,memeriksa ,dan mengunakan segala catatan yang dan arsip Koperasi;

e. menetapkan dan melaksanakan segal kewajiban pembayaran yang didahulukan dari

pembayaran hutang lainnya;

f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ;

h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi ,anggota hanya menanggung kerugian sebatas

simpanan pokok, simpanan wajib dam modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam berita Negara Republik

Indonesia.

(2) Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi

tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai

wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

(2) Organisasi ini berazaskan Pancasila.

(3) Nama,tujuan,susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi

yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:

a. memeperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.

c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;

d. mengembangkan kerja sama antar Koperasi dan anggota Koperasi dengan Badan

usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut,Koperasi secara bersama-sama menghimpun dan

Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh

pemerintah.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 60

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong

pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.

(2) Pemerintah memberikan bimbingan,kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondisi yang mendorong

pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi,pemerintah;

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang

sehat,tangguh,dan mandiri;

c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan

Badan usaha lainnya;

d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi ,pemerintah:

a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan,

penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodalan Koperasi serta mengembangkan

lembaga keuangan Koperasi;

d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling

menguntungkan antar Koperasi;

e. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh

Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,pemerintah dapat:

a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;

b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan

oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63

dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional,serta

pemerataan kesepakatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini

berlaku,dinyatakan telah diperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini,maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967

tentang pokok-pokok perkoperasian (lembaran Negara tahun 1967 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok

perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara

Tahun 1967 Nomor 2832 ) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                                                                                              

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.

Sumber: susantiningrum.staff.fkip.uns.ac.id